Makalah kebijakan pembangunan ekonomi masa orde baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan - perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kebijakan pembangunan ekonomi pada masa orde baru ?

2. Bagaimana strategi kebijakan pembangunan ekonomi pada masa orde baru ?

3. Apa saja dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi masa orde baru ?

C. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui perkembangan kebijakan pembangunan ekonomi pada masa orde baru

2. Untuk mengetahui strategi kebijakan pembangunan ekonomi pada masa orde baru

3. Untuk mengetahui dampak-dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi masa orde baru

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkembangan kebijakan pembangunan ekonomi pada masa orde baru

Pemerintahan Presiden Soekarno pada era Orde Lama dengan kebijakan – kebijakannya dianggap rakyat Indonesia sebagai kepemimpinan yang kurang menyenangkan karena krisis ekonomi yang sering melanda. Permasalahan ekonomi, seperti memburuknya neraca perdagangan dan merosotnya devisa yang sebagian besar merupakan akibat dari defisit anggaran pemerintah mendorong untuk dilaksanakan sebuah “gebrakan” baru untuk mengatasi masalah - masalah yang melilit rakyat Indonesia tersebut yang disebabkan kebijakan Soekarno yaitu anti - bantuan asing dan blokade terhadap kreditor dan investor modal asing di dalam negeri.

Kebijakan - kebijakan Soekarno pun tumbang karena banyak masyarakat yang kecewa terhadap sosialisme ala Indonesia versi Soekarno. Bersamaan dengan runtuhnya rezim Soekarno, hilanglah slogan “politik sebagai panglima” yang dicanangkan oleh para pendukung rezim itu, dan muncullah slogan baru “ekonomi sebagai panglima” yang diciptakan oleh para pembuat pendapat umum yang sebelumnya ditindas oleh rezim tersebut (Mas’oed 1989). Pendapat umum tersebut menekankan pada kebijakan pembangunan ekonomi oleh pimpinan Orde Baru. Strategi ekonomi Orde baru berorientasi pada kemungkinan swasta untuk berperan aktif dalam sistem ekonomi negara dan pemanfaatan modal asing. Sturuktur social - ekonomi secara radikal dan mengabaikan modal asing yang dipegang teguh pada masa pemerintahan Soekarno tidak lagi diterapkan, namun berubah haluan dengan mengangap ekonomi gaya kapitalis diperlukan demi stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Orde Baru berdiri sebagai tonggak awal kebutuhan akan modal asing dan melonggarkan arus investasi dan kreditor asing masuk dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

Dalam tulisan Mochtar Mas’oed (1989) disebutkan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru dibuat dengan peraturan-peraturan dalam rangka mengubah tata cara pengelolan ekonomi Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut antara lain kebijaksanaan fiskal yang mengatur pemotongan belanja pada APBN, perbaikan pengumpulan pajak seperti bea masuk, pajak langsung, pajak pembelian dan penjualan, penghapusan subsidi dan penyesuaian harga. Pada kebijaksanaan moneter, diciptakan suatu kebijaksanaan pengetatan peredaran uang, tabungan deposito untuk mengendalikan peningkatan inflasi, penanaman modal asing, serta pengembalian perusahaan - perusahaan yang diambil alih oleh rezim sebelumnya. Selain itu juga kebijakan peningkatan liberalisasi perdagangan luar negeri serta debirokratisasi dan detatisasi. Dalam tulisan Anne Booth (1999, 121) juga disebutkan bahwa secara historis, Orde Baru berdampak pada transformasi struktural di Indonesia yang melibatkan beberapa jenis industralisasi, proses produk agrikultural dan sumber daya alam, substitusi impor untuk pasar domestik, dan manufaktur ekspor labor-intensive.

Dari penjabaran di atas bisa diringkas bahwa ada dua pendekatan dalam menstabilkan dan membangun ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang dilaksanakan pada dua era pemerintahan pemimpin yang berbeda. Kedua pendekatan tersebut adalah “berorientasi ke luar”, yang berarti melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan sumber - sumber luar negeri, sedangkan pendekatan pengkitiknya yaitu “berorientasi ke dalam”, yang berarti stabilisasi dan pembangunan ekonomi dengan memperkuat masyarakat bisnis pribumi, sedangkan bantuan dan investasi asing dimanfaatkan dengan cara yang sangat hati - hati (Mas’oed 1989, 94 - 95).

Kendati kebijakan “berorientasi ke luar” yang diterapkan pada era Orde Baru bisa dikatakan berhasil dengan indikasi peningkatan pendapatan ekspor yang mampu mengimbangi deficit - defisit yang ada pada Orde Baru serta pencapaian salah satu tujuan stabilisasi, yakni pengendalian inflasi dalam jangka pendek, namun kebijakan ini juga berdampak negatif bagi sebagian rakyat Indonesia. Masalah baru muncul, antara lain bertambahnya jumlah pengangguran dan setengah - pengangguran masalah kebangkrutan bisnis pribumi terutama yang menjalankan industri skala menengah dan kecil akibat tak mampu bersaing dengan produk impor yang gencar masuk ke dalam negeri, munculnya pengusaha dukungan negara, serta muncul berbagai macam protes dan tekanan. Ironis memang ketika terlihat berbagai pencapaian positif dari kebijakan ekonomi yang “berorientasi ke luar” namun dalam waktu yang sama juga menciptakan kondisi yang memprihatinkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem ekonomi neoliberal dewasa ini memang keterlibatan modal asing dalam perkembangan ekonomi Indonesia tetap dibutuhkan, sehingga bisa diasumsikan bahwa orientasi yang efektif bagi Indonesia saat ini adalah kebijakan ekonomi “berorientasi ke luar” meskipun tidak sepenuhnya kebijakan tersebut membawa dampak positif.

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi ke depannya, yaitu pasca - reformasi, selain kebijakan “berorientasi ke luar”, industrialisasi menjadi kebijakan lain yang harus dilaksanakan. Industrialisasi adalah langkah awal untuk membawa perekonomian ke arah yang lebih maju. Industrialisasi bertujuan memajukan sektor industri, sektor pertanian dan bidang-bidang lainnya, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur dan pendidikan yang lebih baik juga perlu menjadi prioritas untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi negara berdaulat selama tujuh dekade, namun masih dipertimbangkan mengalami ketertinggalan dari ekonomi yang telah maju di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Timur Laut. Indonesia mungkin akan melebihi Malaysia atau Thailand atau Singapura. Bahkan jika tujuan ambisius dari rencana perkembangan tersebut tercapai (seperti yang terencanakan sebelum terjadi crash pada 1997-1998), Indonesia akan tetap menjadi seperti dalam standard World Bank tahun 1977, yakni sebuah negara dengan pendapatan menengah ke bawah (Booth 1999, 134). Oleh karena itu dibutuhkan strategi baru untuk mendukung perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia yang benar-benar relevan dan sempurna dengan dampak negatif seminimal mungkin demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. Kebijakan tersebut berupa perlawanan terhadap gaya Soeharto “crony capitalism” yang akan mendorong proses reformasi ke arah pencapaian pasar yang lebih transparan, efisien, dan impartial productive (Boesuk 1999, 166-167).

B. Strategi kebijakan pembangunan ekonomi pada masa orde baru

1. Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :

· Mengindentifikasikan pusat - pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi

· Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.

· Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.

· Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.

2. Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat - pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses - akses ke sejumlah layanan. Seperti intra dan inter - konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan.

Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota - kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang bisa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok. Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

3. Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran. Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik.

C. Dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi masa orde baru

Dalam setiap kebijakan pasti akan menimbulkan banyak dampak baik itu dampak positif maupun dampak negative, begitu juga dengan kebijakan pembangunan ekonomi masa orde baru yang mempunyai beberapa dampak diantaranya sebagai berikut :

Dampak Positif :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkrit.

Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Pengangguran minimum

Dampak Negatif :

Ø Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Ø Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

Ø Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

Ø Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Ø Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

Ø Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Ø Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

Ø Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

Ø Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

Ø Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

Ø Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua pendekatan dalam menstabilkan dan membangun ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang dilaksanakan pada dua era pemerintahan pemimpin yang berbeda. Kedua pendekatan tersebut adalah “berorientasi ke luar”, yang berarti melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber luar negeri, sedangkan pendekatan pengkitiknya yaitu “berorientasi ke dalam”, yang berarti stabilisasi dan pembangunan ekonomi dengan memperkuat masyarakat bisnis pribumi, sedangkan bantuan dan investasi asing dimanfaatkan dengan cara yang sangat hati-hati.

Adapun strategi kebijakan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

Beberapa dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi masa orde baru, sebagai berikut :